Angka Kelahiran di Jepang Turun ke Rekor Terendah pada Tahun 2024

Angka kelahiran di Jepang pada tahun 2024 tercatat turun ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai rekor terendah dalam sejarah negara tersebut. Penurunan tajam ini menunjukkan semakin mendalamnya krisis demografi yang dihadapi Jepang. Dengan potensi dampak jangka panjang terhadap perekonomian dan struktur sosial negara. Menurut laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang. Jumlah kelahiran pada tahun ini diperkirakan akan lebih rendah dari 800.000 bayi. Merupakan angka terendah sejak pencatatan dimulai pada tahun 1899.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan para pejabat pemerintah, ekonom, dan masyarakat Jepang secara umum. Mengingat bahwa Jepang telah lama dikenal dengan populasi yang menua, penurunan angka kelahiran yang signifikan. Ini memperburuk ketimpangan antara jumlah penduduk usia produktif dan yang tidak produktif. Bisa berdampak pada berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi hingga pelayanan sosial.

Penyebab Penurunan Angka Kelahiran

Faktor utama yang dianggap berperan dalam penurunan angka kelahiran di Jepang adalah perubahan gaya hidup dan kondisi sosial-ekonomi yang semakin menantang. Menurut sejumlah pakar, tekanan ekonomi yang tinggi, biaya hidup yang semakin mahal. Serta ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan di kalangan generasi muda Jepang. Menjadi alasan utama mereka menunda atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak.

Sejak beberapa tahun terakhir, survei menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan muda yang merasa tidak mampu. Untuk memiliki anak karena tingginya biaya pendidikan, perumahan, serta ketidakpastian dalam pasar kerja. Masyarakat Jepang juga terpengaruh oleh pola hidup yang lebih individualistik, di mana banyak orang lebih memilih untuk fokus pada karier atau pengembangan pribadi ketimbang memulai keluarga.

Dr. Hiroshi Tanaka, seorang pakar demografi dari Universitas Tokyo, menyebutkan bahwa selain faktor ekonomi, tekanan sosial terhadap pasangan muda di Jepang turut memperburuk masalah ini. “Di Jepang, ada persepsi kuat bahwa memiliki anak adalah tanggung jawab besar yang memerlukan stabilitas ekonomi yang luar biasa. Ini membuat banyak orang merasa cemas untuk memulai keluarga,” ujarnya.

Selain itu, budaya kerja yang keras di Jepang, dengan jam kerja yang panjang, juga turut memberikan kontribusi terhadap rendahnya angka kelahiran. Banyak pekerja Jepang, terutama wanita, merasa kesulitan untuk menyeimbangkan antara karier dan kehidupan keluarga. Akhirnya membuat mereka menunda atau membatalkan rencana untuk memiliki anak.

Dampak Jangka Panjang Penurunan Angka Kelahiran

Penurunan angka kelahiran yang drastis ini berisiko memperburuk kondisi demografis Jepang dalam jangka panjang. Jepang sudah lama menghadapi populasi yang semakin menua, di mana lebih dari 27% dari total populasi negara tersebut berusia di atas 65 tahun. Hal ini mengarah pada masalah besar dalam sistem pensiun dan perawatan lansia. Karena semakin sedikitnya jumlah pekerja muda yang dapat menopang kebutuhan pensiun dan layanan kesehatan bagi orang tua.

Dalam jangka pendek, penurunan angka kelahiran juga dapat memengaruhi perekonomian Jepang. Pasar tenaga kerja yang menyusut, kekurangan pekerja, dan berkurangnya daya beli dari generasi muda dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor-sektor seperti pendidikan, perumahan, dan konsumsi juga akan terpengaruh, mengingat berkurangnya jumlah anak yang membutuhkan fasilitas pendidikan dan kebutuhan lainnya.

Pakar ekonomi memperingatkan bahwa tanpa adanya upaya serius untuk mengatasi krisis kelahiran ini, Jepang berisiko menghadapi penurunan produktivitas yang signifikan. “Jika tren ini terus berlanjut, Jepang mungkin akan menghadapi stagnasi ekonomi yang lebih parah dalam beberapa dekade mendatang,” kata Dr. Tanaka.

Tanggapan Pemerintah dan Solusi yang Diajukan

Menanggapi penurunan angka kelahiran yang semakin parah, pemerintah Jepang telah mulai meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong pasangan muda agar lebih banyak memiliki anak. Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah pemberian insentif finansial, seperti tunjangan kelahiran dan subsidi biaya pendidikan untuk meringankan beban keluarga. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan fasilitas penitipan anak yang terjangkau dan memperkenalkan kebijakan kerja yang lebih fleksibel untuk mendorong para orang tua, terutama ibu, untuk kembali bekerja setelah melahirkan.

Namun, meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi krisis kelahiran dengan berbagai kebijakan tersebut. Banyak ahli yang menyatakan bahwa perubahan budaya yang mendalam dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi adalah kunci utama dalam mengatasi masalah ini. “Sementara kebijakan pemerintah dapat memberikan dorongan jangka pendek. Perubahan sosial yang lebih besar diperlukan agar pasangan muda merasa lebih didorong untuk memiliki anak,” kata Dr. Tanaka.