Revisi UU TNI
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akhirnya menyetujui revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi yang panjang antara pihak pemerintah dan legislatif. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pertahanan negara, sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Revisi UU TNI Jadi Prioritas Legislasi 2025
Pada rapat paripurna yang digelar pada tanggal 13 Februari 2025, DPR secara resmi mengesahkan keputusan untuk memasukkan revisi UU TNI. Sebagai salah satu program legislasi prioritas tahun 2025. Pembahasan terkait revisi ini sebelumnya sudah berlangsung selama beberapa bulan. Melibatkan berbagai pihak mulai dari anggota DPR, pemerintah, hingga pihak TNI.
Revisi UU TNI ini menjadi penting mengingat peran Tentara Nasional Indonesia yang semakin kompleks dalam menjaga kedaulatan negara. Menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, revisi tersebut bertujuan untuk menyelaraskan UU TNI dengan tantangan baru yang dihadapi oleh Indonesia. Termasuk dalam bidang pertahanan cyber, ancaman terorisme, serta kesiapan TNI dalam menjalankan tugas kemanusiaan dalam operasi perdamaian internasional.
“Revisi ini bukan hanya sekadar untuk meningkatkan kapasitas TNI, tetapi juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan global dan tantangan keamanan yang semakin dinamis. Kami berharap ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam menghadapi ancaman yang berkembang di masa depan.” Ujar Dasco saat rapat paripurna.
Poin-Poin Penting dalam Revisi UU TNI
Terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus utama dalam revisi UU TNI, di antaranya:
- Keterlibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme
Salah satu perubahan yang paling disorot adalah peran TNI dalam penanggulangan terorisme. Revisi ini memberikan kewenangan lebih besar bagi TNI untuk terlibat dalam operasi penanggulangan terorisme. Baik dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia. - Pertahanan Siber
Dengan semakin berkembangnya ancaman dunia maya, TNI akan diberikan kewenangan lebih besar dalam melakukan pertahanan siber. Untuk melindungi Indonesia dari serangan dunia maya yang dapat mengancam stabilitas nasional. - Penguatan Kerjasama Internasional
Revisi ini juga mencakup peningkatan kerja sama internasional dalam bidang pertahanan, termasuk dalam hal operasi perdamaian dunia. TNI akan lebih terlibat dalam misi perdamaian yang diselenggarakan oleh organisasi internasional seperti PBB. - Peran TNI dalam Penanganan Bencana
Revisi juga mengatur lebih lanjut tentang peran TNI dalam penanggulangan bencana alam dan situasi darurat. Keputusan ini diambil mengingat keterlibatan aktif TNI dalam berbagai operasi kemanusiaan yang telah dilakukan di dalam dan luar negeri.
Reaksi dari Berbagai Pihak
Keputusan DPR untuk memasukkan revisi UU TNI ke dalam prolegnas prioritas 2025 mendapat beragam reaksi dari berbagai kalangan. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Sementara sebagian lainnya khawatir bahwa langkah tersebut dapat membuka peluang terjadinya penambahan kewenangan yang berlebihan bagi TNI dalam aspek sipil.
Dari sisi TNI, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menyambut positif revisi tersebut. Ia menekankan bahwa perubahan ini diperlukan agar TNI dapat lebih adaptif dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada, baik itu ancaman konvensional maupun non-konvensional. “TNI akan terus menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat undang-undang, dan kami siap mendukung penuh kebijakan ini,” ujar Jenderal Agus dalam konferensi pers setelah pengesahan revisi.
Namun, beberapa kalangan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu hak asasi manusia menilai bahwa revisi ini harus diiringi dengan pengawasan yang ketat. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh TNI. “Kami mendukung langkah untuk memperkuat pertahanan negara, namun hal ini harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan transparansi,” ujar Maya Fitri, Direktur Eksekutif LSM Rights Indonesia.
Proses Selanjutnya dalam Pembahasan Revisi
Setelah disahkan sebagai program legislasi prioritas 2025, revisi UU TNI akan segera dibahas lebih lanjut dalam pembahasan tingkat komisi di DPR. Proses ini akan melibatkan perdebatan intensif dan kajian mendalam, melibatkan ahli hukum, perwakilan TNI, serta masyarakat sipil.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pembahasan lanjutan diharapkan dapat diselesaikan pada pertengahan tahun 2025, dengan target pengesahan pada akhir tahun tersebut. Di samping itu, revisi ini juga diharapkan dapat disosialisasikan secara luas kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait perubahan yang terjadi dalam UU TNI.
