Indeks Demokrasi Indonesia Turun
Jakarta, 5 Maret 2024 – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan, dengan turun tiga peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi perhatian bagi kalangan pemerintahan, masyarakat, dan para pengamat politik. Mengingat Indonesia sudah menunjukkan perkembangan demokrasi yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Laporan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan bahwa Indonesia kini berada pada peringkat ke-53 dunia, turun dari peringkat ke-50 pada tahun 2023.
Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang merujuk pada kualitas demokrasi. Di antaranya kebebasan sipil, partisipasi politik, dan pengelolaan pemerintahan yang transparan. Meskipun Indonesia masih mencatatkan angka yang relatif tinggi dalam beberapa indikator. Sejumlah masalah internal yang belum terselesaikan diperkirakan menjadi penyebab turunnya IDI Indonesia.
Penyebab Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia
Menurut laporan yang diterbitkan oleh BPS dan KPPOD, penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kualitas kebebasan sipil dan ruang publik yang semakin sempit. Data menunjukkan bahwa selama tahun 2024, terdapat beberapa kebijakan yang dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Serta adanya upaya yang semakin besar untuk mengendalikan media dan berbagai saluran informasi di masyarakat.
Pakar politik dari Universitas Indonesia, Dr. Rizki Faisal, dalam wawancara dengan media mengatakan bahwa “Kebebasan sipil di Indonesia mengalami penurunan. Terutama terkait dengan pembatasan terhadap media dan tekanan terhadap lembaga-lembaga sosial yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ini berimbas pada penurunan peringkat IDI Indonesia.” Selain itu, Dr. Rizki juga mencatat adanya penurunan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan politik. Diukur berdasarkan tingkat keikutsertaan dalam pemilu dan aksi-aksi politik lainnya.
Sektor lainnya yang turut berkontribusi terhadap penurunan ini adalah pengelolaan pemerintahan. Walaupun pemerintahan Presiden Joko Widodo secara umum dikenal memiliki program pembangunan yang cukup ambisius. Namun adanya masalah dalam pengelolaan anggaran daerah, serta indikasi kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, turut mempengaruhi kualitas demokrasi. “Pemerintah perlu lebih meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses legislasi agar kualitas demokrasi tidak terganggu,” tambahnya.
Dampak Penurunan IDI Terhadap Indonesia
Penurunan peringkat IDI ini tidak hanya menjadi catatan buruk di tingkat internasional. Tetapi juga berpotensi mempengaruhi citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun masih berada di peringkat menengah atas dalam skala global, penurunan ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan berekspresi dan partisipasi politik.
Menurut data yang dikeluarkan oleh KPPOD, penurunan dalam aspek kebebasan sipil dan partisipasi politik mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang, yang pada gilirannya dapat mengurangi legitimasi politik pemerintah.
Tanggapan Pemerintah dan Langkah Pemulihan
Menanggapi penurunan ini, Juru Bicara Presiden, Fadli Zon, mengungkapkan bahwa pemerintah akan berupaya untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. “Pemerintah menyadari adanya beberapa kelemahan dalam implementasi demokrasi, dan kami berkomitmen untuk memperbaiki kebijakan yang ada, memastikan kebebasan sipil terjamin, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik,” ujarnya.
Fadli juga menekankan bahwa penting bagi pemerintah untuk memperkuat peran media dalam mengawal demokrasi. “Kami juga akan lebih memperhatikan kebebasan pers dan memastikan bahwa informasi yang sampai kepada masyarakat adalah informasi yang bebas dan tidak terdistorsi,” jelasnya.
Selain itu, beberapa langkah yang akan diambil pemerintah adalah memperbaiki sistem pemilu, memperkuat perlindungan hak-hak sipil, dan menjamin kebebasan berpendapat di ruang publik. Semua langkah ini diharapkan dapat mengembalikan dan bahkan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia di masa mendatang.
