Sistem Pajak Lama
JAKARTA – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk kembali menggunakan sistem pajak lama setelah mengalami sejumlah kendala teknis dalam penerapan perangkat lunak terbaru. Sistem pajak yang baru ini, yang seharusnya mempermudah proses perpajakan, malah menyebabkan kekacauan bagi wajib pajak dan petugas pajak. Keputusan ini diambil setelah beberapa bulan uji coba dan evaluasi yang menunjukkan bahwa sistem baru tidak dapat berfungsi dengan baik dalam waktu yang diharapkan.
Masalah yang Dihadapi dengan Sistem Pajak Baru
Pemerintah Indonesia telah berencana mengganti sistem pajak lama dengan perangkat lunak baru yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Namun, setelah diterapkan pada akhir tahun lalu, berbagai masalah muncul, seperti kesulitan akses, gangguan sistem, dan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan laporan yang disampaikan oleh wajib pajak.
Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), lebih dari 30% transaksi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak mengalami masalah teknis. Menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan dan verifikasi data pajak. Selain itu, banyak wajib pajak yang mengeluhkan kesulitan dalam mengakses layanan online yang disediakan oleh DJP. Semula dirancang untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak.
“Masalah yang muncul sangat mengganggu proses administrasi pajak, bahkan menyebabkan beberapa wajib pajak kehilangan kesempatan untuk membayar pajak tepat waktu.” Ujar Direktur Utama DJP, Suryo Utomo, dalam konferensi pers yang diadakan pada awal Februari.
Pihak DJP dan Kementerian Keuangan kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara penggunaan perangkat lunak baru dan kembali beralih ke sistem pajak lama. Lebih stabil meskipun tidak seefisien yang diharapkan.
Dampak terhadap Wajib Pajak dan Ekonomi
Keputusan ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat, terutama dari pelaku usaha dan wajib pajak yang tergantung pada sistem pajak modern. Banyak pelaku bisnis yang menganggap bahwa transisi ini akan memperlambat proses administrasi pajak mereka dan menambah beban biaya operasional yang tidak terduga.
Namun, di sisi lain, beberapa kalangan merasa keputusan ini lebih baik untuk menghindari kerugian lebih lanjut akibat sistem yang tidak stabil. “Kami berharap ke depan ada upaya untuk memperbaiki sistem ini agar tidak mengganggu aktivitas bisnis kami.” Kata Rina, seorang pemilik usaha kecil menengah (UKM) di Jakarta.
Sementara itu, ekonomi Indonesia yang sedang dalam proses pemulihan pasca-pandemi juga merasakan dampak dari masalah ini. Ketidakstabilan dalam sistem perpajakan bisa memperlambat aliran penerimaan negara yang diperlukan untuk mendukung anggaran pembangunan. Menurut ahli ekonomi Universitas Indonesia, Dr. Budi Santosa, peralihan ini dapat memengaruhi upaya pemerintah dalam memaksimalkan potensi pajak yang harus diterima.
Proses Evaluasi dan Rencana Perbaikan Sistem Pajak
Pemerintah Indonesia tidak menyerah begitu saja dengan permasalahan ini. Saat ini, tim khusus dari Kementerian Keuangan sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pajak baru tersebut. Dengan harapan dapat menemukan solusi untuk memperbaiki kinerja perangkat lunak tersebut dalam waktu yang sesegera mungkin.
“Tim kami bekerja sama dengan para ahli TI untuk memastikan bahwa sistem pajak yang baru akan lebih stabil dan user-friendly. Kami berkomitmen untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem ini agar lebih efektif dan efisien,” tambah Suryo Utomo.
Pemerintah juga berencana melakukan uji coba terbatas pada beberapa wajib pajak sebelum sistem baru diterapkan secara luas kembali. Hal ini diharapkan dapat mengurangi potensi gangguan dan masalah teknis yang lebih besar di masa depan.
