Komisi Yudisial Terapkan WFH
Jakarta, 14 Februari 2025 – Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia mengambil langkah tegas dalam memaksimalkan efisiensi anggaran. Dengan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi pegawainya. Kebijakan ini diterapkan mulai bulan Februari 2025 dengan tujuan untuk mengurangi pengeluaran operasional dan meningkatkan produktivitas kerja. Seiring dengan kondisi ekonomi yang semakin menantang.
Ketua Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata, menjelaskan bahwa penerapan WFH merupakan bagian dari upaya optimalisasi anggaran negara. Serta mendukung pencapaian kinerja yang lebih baik dalam tugas pengawasan terhadap hakim di seluruh Indonesia.
Efisiensi Anggaran dan Peningkatan Kinerja
Penerapan WFH oleh Komisi Yudisial diharapkan dapat mendukung pencapaian dua tujuan utama, yaitu efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja pegawai. Menurut Mukti, kebijakan ini memungkinkan KY untuk lebih fokus pada hasil kerja yang berbasis pada kualitas. Tanpa terbebani oleh pengeluaran operasional yang tinggi, seperti biaya transportasi dan penggunaan fasilitas kantor.
“Kami memandang penting untuk beradaptasi dengan situasi yang ada dan memanfaatkan teknologi untuk terus menjalankan tugas pengawasan hakim secara efisien. Melalui kebijakan WFH, kami berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan produktif, sembari menghemat anggaran negara,” kata Mukti saat diwawancarai di Jakarta.
Dengan adanya WFH, Komisi Yudisial berharap dapat mengurangi anggaran. Untuk pemeliharaan gedung, operasional kantor, serta biaya lainnya yang biasanya terjadi dengan pegawai bekerja secara fisik di kantor. Meskipun begitu, Komisi Yudisial tetap memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada pegawai akan tetap terlaksana dengan baik, tanpa mengurangi kualitas pengawasan terhadap kinerja hakim.
Implementasi Kebijakan dan Penyesuaian Internal
Untuk mendukung kebijakan WFH ini, Komisi Yudisial telah melakukan sejumlah penyesuaian internal, termasuk penggunaan teknologi komunikasi yang lebih intensif. Setiap pegawai diwajibkan untuk tetap memantau pekerjaan mereka melalui platform digital dan melaporkan kegiatan harian kepada atasan langsung secara rutin.
Komisi Yudisial juga telah memperbarui sistem pengawasan yang dilakukan terhadap hakim, agar proses pengawasan tetap berjalan efektif meskipun tidak ada pertemuan tatap muka. Penggunaan video conference dan sistem manajemen tugas online menjadi alat utama untuk memastikan kelancaran proses kerja.
Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari anggota Komisi Yudisial lainnya. Anggota KY, M. Jasin, menilai bahwa langkah ini sangat tepat untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan efisiensi anggaran dan kualitas pengawasan. “Selama ini, kami sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam berkoordinasi dan berkomunikasi. Dengan WFH, kami dapat terus bekerja tanpa terbebani oleh biaya-biaya operasional yang besar,” ujar M. Jasin.
Potensi Dampak Positif pada Lingkungan Kerja
Di sisi lain, kebijakan WFH ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada lingkungan kerja di Komisi Yudisial. Penerapan kebijakan ini memberi kesempatan kepada pegawai untuk mengatur waktu dan tempat kerja mereka secara lebih fleksibel, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan kerja dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
“WFH memberi fleksibilitas lebih dalam bekerja, memungkinkan kami untuk bekerja dengan lebih fokus dan efisien. Hal ini juga sangat mendukung upaya kami untuk mencapai kinerja terbaik tanpa terganggu oleh faktor eksternal seperti kemacetan dan perjalanan jauh menuju kantor,” tambah salah satu pegawai KY yang memilih untuk tidak disebutkan namanya.
Namun, tidak dipungkiri bahwa penerapan WFH juga memerlukan penyesuaian dalam hal pengawasan dan koordinasi antar tim. Oleh karena itu, Komisi Yudisial akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini agar dapat terus meningkatkan efektivitas kerja tim dan mengatasi tantangan yang muncul.
Tantangan dan Komitmen Komisi Yudisial
Meskipun kebijakan WFH membawa sejumlah manfaat, Komisi Yudisial juga mengakui adanya tantangan, terutama dalam menjaga komunikasi yang efektif antara pegawai dan pengawasan terhadap kinerja hakim yang tersebar di berbagai daerah. Komisi Yudisial berkomitmen untuk terus memantau perkembangan dan memperbaiki kebijakan ini, agar tetap dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.
“Komisi Yudisial akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini dan memastikan bahwa kami tetap bisa melaksanakan fungsi pengawasan hakim dengan maksimal, meskipun dalam kondisi WFH. Kami akan terus berupaya agar pelayanan kepada publik tetap terjaga dengan baik,” ungkap Mukti Fajar.
Selain itu, Komisi Yudisial juga sedang merancang program pelatihan bagi pegawai untuk lebih menguasai teknologi digital, guna mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan dan memastikan kelangsungan pelayanan publik yang prima.
