JAKARTA, 4 Februari 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan. Terkait kasus proyek pembangunan pagar laut di Tangerang secara terpisah dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Keputusan ini diambil setelah adanya kekhawatiran bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejagung akan menghambat independensi KPK dalam menangani perkara tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam konferensi pers pada Senin (3/2) di Jakarta.
Kasus proyek pagar laut yang berlokasi di Tangerang tersebut sempat menjadi sorotan publik. Karena adanya dugaan penyelewengan anggaran negara dalam pengerjaannya. Pembangunan pagar laut yang bertujuan untuk mencegah abrasi di kawasan pesisir tersebut diketahui menghabiskan anggaran yang cukup besar. Namun, terdapat indikasi bahwa dana yang dialokasikan tidak digunakan dengan efisien, bahkan ada dugaan mark-up harga dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Firli menjelaskan bahwa keputusan KPK untuk terlibat dalam penyelidikan ini muncul setelah adanya laporan dan temuan sementara yang menunjukkan potensi tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. “Kami sudah menerima laporan dan kami ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyimpangan anggaran proyek ini akan dipertanggungjawabkan sesuai hukum,” ujar Firli dalam pernyataannya.
Proyek Pagar Laut Tangerang: Dugaan Penyelewengan Anggaran
Proyek pembangunan pagar laut di Tangerang dimulai pada tahun 2020 dan direncanakan untuk melindungi kawasan pesisir dari risiko abrasi yang dapat mengancam permukiman dan infrastruktur. Pemerintah pusat mengalokasikan dana sekitar Rp250 miliar untuk proyek tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, laporan-laporan terkait ketidakberesan dalam pengerjaan proyek ini mulai bermunculan. Ada beberapa indikasi bahwa sejumlah kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut melakukan manipulasi data dan menggelembungkan biaya-biaya yang tidak sesuai dengan spek yang seharusnya.
Beberapa temuan awal menunjukkan adanya potensi mark-up harga material yang digunakan dalam pembangunan pagar laut serta penyerapan anggaran yang tidak transparan. Hal ini memicu KPK untuk turun tangan mengingat besarnya anggaran yang dikelola dalam proyek tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari pembangunan ini.
Menurut sumber di KPK, lembaga antikorupsi ini telah mengidentifikasi beberapa pihak yang diduga terlibat dalam pengaturan anggaran dan pemilihan kontraktor dalam proyek pagar laut tersebut. Namun, KPK menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan segala prosedur hukum yang berlaku dijalankan dengan adil dan transparan.
Penyelidikan Terpisah: KPK Ingin Jaga Independensi
Terkait dengan keterlibatan Kejaksaan Agung dalam penyelidikan proyek yang sama, KPK memutuskan untuk menyelidiki kasus ini secara terpisah. Meskipun ada kesamaan fokus antara penyelidikan yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan Agung, Firli Bahuri menekankan bahwa keputusan untuk tidak bergabung dalam penyelidikan bersama ini diambil demi menjaga independensi dan efektivitas proses hukum.
“Penyelidikan ini kami lakukan secara terpisah dengan Kejaksaan Agung agar tidak terjadi benturan kewenangan dan agar proses penyelidikan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya intervensi dari pihak manapun,” jelas Firli.
Keputusan tersebut juga diambil agar KPK dapat memastikan bahwa mereka akan memberikan perhatian khusus terhadap setiap aspek yang dianggap krusial, tanpa terbebani oleh faktor eksternal. “Kami akan bekerja dengan penuh integritas dan ketelitian dalam menangani kasus ini,” tambah Firli.
Penyelidikan yang dilakukan oleh KPK akan berfokus pada beberapa elemen, termasuk pengadaan barang dan jasa, pemilihan kontraktor, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, KPK akan memanggil sejumlah pejabat terkait, termasuk mereka yang terlibat dalam proses tender dan pengawasan proyek tersebut.
Tantangan dan Proses Selanjutnya
Penyelidikan yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan Agung terhadap proyek ini diprediksi akan menjadi proses panjang, mengingat kompleksitas proyek besar yang melibatkan banyak pihak. Selain itu, fakta bahwa proyek ini melibatkan anggaran yang sangat besar membuat kasus ini semakin penting untuk diperhatikan. Keberhasilan KPK dalam mengungkap potensi penyalahgunaan anggaran dan penyelewengan dana negara akan menjadi ujian besar bagi lembaga ini dalam menjaga citra dan kredibilitasnya sebagai lembaga antikorupsi.
Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga terus melanjutkan penyelidikannya, namun lebih fokus pada aspek yang melibatkan tindak pidana korupsi di tingkat eksekutor dan pelaksana proyek. Dengan demikian, diharapkan kedua lembaga ini dapat saling mendukung tanpa tumpang tindih dalam proses penanganan perkara.
Kesimpulan dan Harapan Ke Depan
Kasus proyek pagar laut Tangerang yang melibatkan anggaran besar ini semakin mendapatkan perhatian publik dan pihak berwenang. KPK, yang memutuskan untuk menyelidiki kasus ini secara terpisah dari Kejaksaan Agung, bertujuan untuk menjaga independensi dalam proses penyelidikan dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang terlewatkan.
Masyarakat berharap agar penyelidikan ini dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel, dengan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah dalam penyelewengan anggaran negara. Ke depannya, KPK diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam proyek-proyek besar yang melibatkan dana negara. Keberhasilan lembaga antikorupsi ini dalam menangani kasus ini akan menjadi penentu sejauh mana lembaga negara ini mampu menjaga integritas dan kepercayaan publik.
