Penipuan Video Deepfake
JAKARTA – Lembaga Informasi dan Komunikasi Teknologi (ICT) Indonesia baru-baru ini mengeluarkan peringatan terkait maraknya skema penipuan yang memanfaatkan teknologi deepfake untuk menarik perhatian warga yang sedang mengajukan bantuan sosial (bansos). Peringatan ini muncul setelah sejumlah laporan mengenai video palsu yang menampilkan pejabat pemerintah yang mengklaim memberikan informasi atau bantuan sosial melalui platform digital.
Peringatan ini dikeluarkan pada awal Februari 2025, setelah lembaga ICT menerima beberapa laporan dari masyarakat yang terjebak dalam penipuan tersebut. Dalam video yang menggunakan teknologi deepfake, wajah dan suara pejabat pemerintah seperti Menteri Sosial dan Gubernur DKI Jakarta dipalsukan untuk meyakinkan korban bahwa mereka berhak menerima bantuan tertentu. Modus operandi ini semakin marak seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap platform digital untuk mengakses informasi terkait bantuan sosial.
Skema Penipuan Menggunakan Video Deepfake
Deepfake adalah teknologi yang memungkinkan manipulasi video dan audio sehingga seseorang dapat tampak berbicara atau bertindak dengan cara yang tidak pernah mereka lakukan. Dengan semakin canggihnya teknologi ini, para penipu kini mampu membuat video yang sangat meyakinkan, seakan-akan pejabat pemerintah benar-benar berbicara langsung kepada penonton.
Menurut pengamatan ICT Indonesia, skema penipuan ini biasanya dimulai dengan sebuah video yang menampilkan pejabat negara atau pemerintah daerah. Mengumumkan adanya program bantuan sosial baru yang hanya dapat diakses dengan mengklik tautan tertentu. Tautan tersebut kemudian mengarahkan korban untuk mengisi data pribadi atau bahkan melakukan pembayaran untuk “biaya administrasi” yang tidak pernah ada.
“Video deepfake ini sangat sulit dibedakan dengan yang asli. Para pelaku penipuan memanfaatkan teknologi ini untuk menipu masyarakat yang sedang mencari bantuan sosial. Terutama mereka yang kurang memahami perkembangan teknologi,” jelas Direktur ICT Indonesia, Dwi Santoso, dalam konferensi pers pada 8 Februari 2025.
Lebih lanjut, Dwi mengungkapkan bahwa penipuan ini mulai mencuri perhatian lebih setelah berbagai video deepfake digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Terkait program bantuan yang seolah-olah berasal dari kementerian pemerintah. Dalam beberapa kasus, video tersebut bahkan menunjukkan detail yang sangat mendekati kenyataan, termasuk tampilan kantor kementerian dan penggunaan logo resmi.
Mengapa Penipuan Ini Menjadi Masalah Serius
Skema penipuan menggunakan teknologi deepfake ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan lembaga sosial. Karena banyak warga yang mengandalkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai merupakan sumber utama bagi keluarga miskin dan rentan di Indonesia.
Menurut data dari Kementerian Sosial, lebih dari 20 juta keluarga di Indonesia menerima bantuan sosial setiap tahunnya. Maka, penipuan semacam ini berpotensi merugikan tidak hanya korban, tetapi juga mengganggu distribusi bantuan yang seharusnya sampai ke tangan mereka yang berhak.
“Penipuan seperti ini dapat mengalihkan perhatian dari upaya distribusi bantuan yang benar-benar diperlukan. Jika masyarakat menjadi skeptis terhadap program pemerintah karena ketidakpercayaan, ini bisa memperburuk krisis sosial yang sudah ada.” Kata Anwar Rahman, ahli kebijakan sosial dari Universitas Indonesia.
Selain itu, penggunaan teknologi deepfake dalam penipuan juga menambah tantangan dalam hal kepercayaan publik terhadap informasi yang disebarkan secara online. Keberadaan informasi palsu yang semakin sulit dibedakan dari yang asli dapat merusak tatanan sosial yang sudah ada. Termasuk menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat.
Tindakan yang Harus Diambil untuk Mengatasi Masalah Ini
Lembaga ICT Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi terkait bantuan sosial yang tersebar melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa informasi yang diterima berasal dari saluran resmi pemerintah. Seperti situs web kementerian atau akun media sosial terverifikasi.
“Jika masyarakat ragu terhadap sebuah video atau pesan yang mereka terima, mereka harus segera memverifikasi keaslian informasi tersebut melalui saluran resmi. Jangan mudah tergoda untuk mengklik tautan yang tidak jelas atau memberikan data pribadi,” imbau Dwi Santoso.
Pemerintah juga berencana untuk memperkuat sistem deteksi deepfake. Akan bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan alat yang dapat mendeteksi video palsu secara lebih cepat. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengenali penipuan digital juga akan digalakkan. Untuk mengurangi dampak dari skema penipuan yang semakin canggih ini.
