Indonesia Gelap
JAKARTA – Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia menggelar aksi protes besar-besaran pada Senin (12/2/2025) di Jakarta. Aksi yang diberi nama “Indonesia Gelap” ini dipimpin oleh sejumlah organisasi mahasiswa dan bertujuan untuk menentang kebijakan pemerintah yang melakukan pemotongan anggaran pendidikan. Aksi yang berlangsung di kawasan gedung DPR RI ini mendapat perhatian luas, baik dari kalangan mahasiswa, masyarakat, hingga pejabat pemerintah.
Pada Aksi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan sektor pendidikan, dengan memangkas anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Para mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut menilai bahwa kebijakan pemotongan anggaran tersebut akan berisiko memperburuk kualitas pendidikan. Membatasi akses pendidikan yang lebih baik, dan mengurangi kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang.
Alasan Mahasiswa Menentang Pemotongan Anggaran
Menurut salah seorang koordinator aksi, Dian Utami, pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah menjadi alasan utama mengapa mereka merasa perlu menyuarakan penolakan mereka. “Pemotongan anggaran ini jelas akan berdampak buruk bagi pendidikan di Indonesia. Kami, sebagai mahasiswa, merasa bahwa hak kami untuk mendapatkan pendidikan yang layak sedang terancam,” ujar Dian dengan penuh semangat.
Anggaran pendidikan yang sebelumnya dijanjikan oleh pemerintah sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025, ternyata mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Pemotongan anggaran ini mencakup beberapa sektor penting, seperti beasiswa untuk mahasiswa, pengembangan fasilitas pendidikan, serta dukungan bagi pengajaran dan riset.
Dalam aksinya, para mahasiswa membawa spanduk dan poster dengan berbagai pesan protes yang menyuarakan keprihatinan terhadap kebijakan pemotongan anggaran tersebut. Beberapa poster bertuliskan “Indonesia Gelap Tanpa Pendidikan” dan “Pendidikan adalah Hak, Bukan Beban” yang menggambarkan rasa kecewa mereka. Terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat.
Dampak Pemotongan Anggaran bagi Pendidikan Indonesia
Beberapa pakar pendidikan menyatakan bahwa pemotongan anggaran ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Prof. Ahmad Dzulfiqar, seorang pakar pendidikan dari Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa salah satu sektor yang paling terdampak adalah penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi. “Anggaran untuk penelitian yang ada di perguruan tinggi akan sangat berkurang, sehingga akan menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini akan mengurangi daya saing Indonesia di kancah global,” ungkap Prof. Dzulfiqar.
Pemotongan anggaran juga dapat mempengaruhi kualitas pengajaran di universitas. Karena banyak dosen dan tenaga pengajar yang merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah. Program beasiswa yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa berprestasi, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, juga menjadi lebih terbatas.
Selain itu, dana yang biasanya digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di berbagai kampus dan sekolah juga berkurang. Sehingga kualitas infrastruktur pendidikan bisa mengalami penurunan. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada kualitas pengalaman belajar mahasiswa dan siswa di Indonesia.
Respons Pemerintah Terhadap Aksi Mahasiswa
Menanggapi aksi protes mahasiswa, pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim, mengatakan bahwa pemotongan anggaran tersebut merupakan langkah yang harus diambil guna menyeimbangkan keuangan negara. “Kami mengerti kekhawatiran yang disampaikan oleh mahasiswa, namun kami juga harus menghadapi kenyataan bahwa negara harus menjaga stabilitas ekonomi.” Ujar Nadiem dalam sebuah konferensi pers.
Meskipun demikian, Nadiem berjanji untuk mendengarkan aspirasi para mahasiswa dan berupaya untuk memperbaiki kebijakan anggaran di sektor pendidikan ke depannya. “Kami akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa ini,” katanya.
Namun, para mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini tidak puas dengan pernyataan tersebut dan tetap mendesak pemerintah untuk mencabut pemotongan anggaran dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk pendidikan. Mereka menilai bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh generasi muda Indonesia.
Aksi yang Menggugah Kesadaran Publik
Aksi mahasiswa ini juga mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat yang merasa bahwa pemotongan anggaran pendidikan akan berdampak langsung pada masa depan bangsa. Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan orang tua turut bergabung dalam mendukung tuntutan mahasiswa. Serta menyerukan agar pemerintah memperhatikan nasib pendidikan yang merupakan hak dasar setiap warga negara.
Tuntutan mahasiswa ini juga mendapat sorotan dari beberapa anggota DPR RI yang menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan pemotongan anggaran tersebut. “Kami akan terus mendalami permasalahan ini dan mengupayakan agar pendidikan tetap mendapat perhatian yang lebih serius dalam anggaran negara,” ujar salah satu anggota DPR dari fraksi oposisi.
