Pemerintah Merencanakan Tanggul Laut Sepanjang 700 Km dari Banten hingga Jawa Timur

Jakarta, 1 Februari 2025 – Pemerintah Indonesia merencanakan tanggul laut sepanjang 700 kilometer yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur.

Rencana ini diumumkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (31/1). Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa proyek ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat ketahanan infrastruktur pesisir.

“Banjir rob yang semakin sering terjadi telah menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat pesisir.

Detail Proyek dan Tahapan Pembangunan

Menurut rencana awal, tanggul laut ini akan dibangun dalam beberapa tahap selama kurun waktu 10 hingga 15 tahun ke depan. Proyek ini akan melibatkan berbagai kementerian dan pemerintah daerah, dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 500 triliun.

Pada tahap pertama, pembangunan akan difokuskan di wilayah yang paling rentan terhadap banjir rob, yakni Jakarta, Semarang, dan Pekalongan. Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut di wilayah ini telah mencapai 5-10 cm per tahun, sementara penurunan muka tanah di beberapa daerah seperti Jakarta Utara bahkan mencapai 10-20 cm per tahun.

“Kami akan menggunakan pendekatan berbasis teknologi dan ekologi dalam pembangunan tanggul ini. Selain konstruksi fisik, kami juga akan menanam hutan bakau sebagai pelengkap untuk menahan abrasi dan meningkatkan ekosistem pesisir,” jelas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Jarot Widyoko.

Dukungan dan Tantangan

Rencana pembangunan tanggul laut ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan aktivis lingkungan. Namun, proyek ini juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pendanaan, dampak sosial, hingga potensi gangguan ekosistem laut.

Di sisi lain, beberapa kelompok nelayan menyatakan kekhawatiran bahwa proyek ini dapat mengurangi akses mereka ke laut. “Kami berharap ada solusi yang mempertimbangkan kepentingan kami sebagai nelayan. Jangan sampai tanggul ini justru membatasi ruang gerak kami untuk mencari nafkah,” kata Sugiarto, seorang nelayan asal Brebes.

Prediksi dan Langkah Selanjutnya Pemerintah Merencanakan Tanggul Laut

Pemerintah menargetkan pembangunan tahap pertama dapat dimulai pada 2026 setelah kajian lingkungan dan analisis dampak sosial selesai dilakukan. Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya menegaskan bahwa proyek ini akan berjalan transparan dan melibatkan banyak pihak agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

“Kami ingin memastikan bahwa ini bukan hanya proyek infrastruktur semata, tetapi juga solusi jangka panjang untuk melindungi pesisir utara Jawa dari dampak perubahan iklim,” kata Presiden Jokowi dalam kesempatan terpisah.

Seiring dengan perencanaan ini, pemerintah juga tengah menjajaki peluang kerja sama dengan investor swasta serta lembaga internasional untuk mendukung pendanaan proyek. Bank Dunia dan beberapa negara sahabat disebut-sebut telah menunjukkan minat dalam mendukung proyek ini.

Dengan adanya tanggul laut sepanjang 700 km ini, diharapkan wilayah pesisir utara Jawa dapat lebih terlindungi dari ancaman banjir rob serta meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan tersebut. Namun, efektivitas proyek ini tetap bergantung pada perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang transparan dan berkelanjutan.