
Pengemudi Ojek Online Mogok
Jakarta, 14 Februari 2025 – Ratusan pengemudi ojek online di beberapa kota besar di Indonesia melaksanakan aksi mogok sebagai bentuk protes terhadap kebijakan sistem kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan platform ojek online. Aksi ini dipicu oleh keluhan mengenai pengurangan pendapatan yang signifikan dan ketidakadilan dalam pembagian hasil antara pengemudi dan perusahaan.
Aksi mogok ini dimulai pada Senin, 12 Februari 2025, dan berlangsung selama dua hari. Para pengemudi mengungkapkan kekecewaannya terkait sistem komisi yang diterapkan oleh perusahaan ojek online yang dinilai tidak lagi menguntungkan bagi mereka. Mereka menginginkan perusahaan lebih mendengarkan suara mereka, terutama terkait perubahan-perubahan kebijakan yang dirasa memberatkan.
Protes Terhadap Sistem Kemitraan
Menurut salah satu pengemudi ojek online yang terlibat dalam mogok, Ahmad (38), masalah terbesar yang mereka hadapi adalah penurunan tarif yang tidak sebanding dengan biaya operasional yang terus meningkat. “Saya sudah bekerja keras setiap hari, tetapi pendapatan yang saya terima semakin kecil karena potongan komisi yang semakin tinggi. Saya merasa kami tidak dihargai,” ujar Ahmad dengan penuh penyesalan.
Selain itu, pengemudi juga mengeluhkan kebijakan sistem pemesanan yang semakin tidak menguntungkan. “Sekarang sering kali kami mendapat order yang sangat jauh dari lokasi kami, dengan tarif yang tidak sebanding dengan jarak tempuh. Akibatnya, kami harus mengeluarkan lebih banyak biaya bensin dan waktu, tetapi tetap mendapat bayaran yang rendah,” tambahnya.
Aksi mogok ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di beberapa kota besar lain seperti Surabaya, Bandung, dan Medan. Beberapa pengemudi juga mengorganisir pertemuan dan diskusi terkait nasib mereka dengan harapan dapat membawa suara mereka ke pihak perusahaan dan pemerintah.
Peran Pemerintah dalam Menyelesaikan Perselisihan
Menyikapi protes yang meluas ini, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Fauziyah, mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih dalam permasalahan ini. Dalam sebuah konferensi pers, ia menyatakan bahwa para pengemudi ojek online seharusnya tidak dirugikan dalam sistem kemitraan yang ada. “Kami akan mengundang pihak perusahaan dan perwakilan pengemudi untuk berdialog, mencari solusi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak,” ujar Ida.
Sementara itu, pengamat ekonomi digital, Dr. Rudi Hartono, mengingatkan bahwa meskipun kebijakan perusahaan ojek online merupakan bagian dari model bisnis yang diterapkan untuk menjaga keberlanjutan, mereka perlu lebih memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi. “Ojek online bukan hanya sekadar bisnis untuk perusahaan, tapi juga mata pencaharian banyak orang. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar,” ucap Rudi.
Dampak Aksi Mogok terhadap Pengguna dan Perusahaan
Aksi mogok ini tentunya berdampak besar terhadap pengguna layanan ojek online. Banyak pengguna yang mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan layanan transportasi karena terbatasnya jumlah pengemudi yang beroperasi. Di beberapa lokasi, antrean panjang terlihat di beberapa titik penjemputan, sementara pengemudi yang tetap bekerja terpaksa harus menghadapi lonjakan permintaan.
Bagi perusahaan ojek online itu sendiri, mogok ini juga menjadi tantangan besar dalam mempertahankan citra positif di mata pengguna. Dalam sebuah pernyataan resmi, perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka akan segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem kemitraan demi kepuasan mitra pengemudi.