Penahanan Hasto
Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap penahanan Hasto Kristiyanto yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini disampaikan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut dalam kaitannya dengan kasus penghalangan penyidikan terhadap mantan anggota DPR, Harun Masiku. Yusril menekankan bahwa proses hukum harus dijalankan secara independen dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
KPK Menahan Hasto Kristiyanto
Hasto Kristiyanto, yang merupakan tokoh sentral dalam PDIP. Ditahan oleh KPK setelah sebelumnya diperiksa beberapa kali terkait dugaan penghalangan penyidikan dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Hasto diduga terlibat dalam upaya menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku, yang sudah menjadi buronan sejak tahun 2020. Kasus ini terkait dengan upaya manipulasi proses pemilu 2019. Melibatkan suap untuk mempengaruhi hasil pemilu legislatif di daerah pemilihan tertentu.
Penahanan Hasto ini cukup mengejutkan karena ia merupakan salah satu politisi terkemuka di Indonesia. Sekaligus orang dekat Presiden Joko Widodo dalam struktur PDIP. Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya upaya untuk menghalangi jalannya proses penyidikan. Dilakukan dengan cara mempengaruhi saksi dan manipulasi bukti.
Pemerintah Tidak Akan Intervensi Proses Hukum
Dalam konferensi persnya, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK. “Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Baik dalam penahanan Hasto Kristiyanto maupun dalam penanganan kasus ini secara keseluruhan,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, penting bagi setiap warga negara, termasuk pejabat publik dan politisi, untuk tunduk pada hukum dan tidak melanggar aturan yang berlaku. “Hukum harus berlaku bagi siapa saja, tanpa terkecuali. Jadi, jika ada pihak yang terbukti melanggar hukum. Maka proses hukum harus tetap berjalan dengan adil dan tidak ada yang bisa menghalanginya,” tambahnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung independensi lembaga penegak hukum, seperti KPK. Dalam memberantas praktik korupsi dan penghalangan penyidikan yang dapat merusak demokrasi. Yusril juga menegaskan bahwa meskipun Hasto adalah seorang politisi besar, proses hukum harus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.
Reaksi PDIP dan Dukungan untuk Hasto
Menanggapi penahanan Hasto, sejumlah kader PDIP memberikan reaksi yang beragam. Beberapa anggota partai menyatakan keprihatinannya atas penahanan tersebut. Sementara yang lainnya mengungkapkan dukungannya terhadap langkah KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. “Kami percaya Hasto adalah orang yang baik dan tidak terlibat dalam hal-hal yang merugikan negara,” kata salah seorang anggota legislatif dari PDIP.
Namun, tidak sedikit juga yang merasa bahwa penahanan Hasto bisa berdampak buruk pada citra partai, terutama menjelang pemilu mendatang. PDIP, sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, tentu akan menghadapi tantangan dalam menjaga integritasnya di mata publik.
Pernyataan dari Yusril tentang pemerintah yang tidak akan intervensi diharapkan dapat memberikan sinyal positif bagi proses hukum yang berjalan. Meskipun ada upaya dari sejumlah pihak untuk mendekati partai atau pemerintah guna mengurangi dampak negatif dari penahanan ini, namun sejauh ini, pemerintah dan partai PDIP memastikan untuk tetap mengikuti prosedur hukum yang ada.
KPK Berkomitmen Menuntaskan Kasus
Anggota KPK, yang saat ini menangani kasus penghalangan penyidikan yang melibatkan Hasto, berkomitmen untuk menuntaskan kasus tersebut. KPK menyatakan akan melanjutkan penyidikan terhadap kasus Harun Masiku dan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya untuk menghalangi proses hukum. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa mereka akan berusaha maksimal untuk mengungkapkan semua pihak yang terlibat dalam skandal ini, tanpa terpengaruh oleh status atau jabatan seseorang.
“Proses hukum akan berjalan tanpa adanya intervensi dari manapun. KPK akan terus melakukan tugasnya untuk memberantas korupsi dan mengungkap kebenaran dalam setiap kasus yang kami tangani,” kata Firli dalam sebuah wawancara.
Selain itu, KPK juga memastikan bahwa tidak ada ruang bagi siapapun, baik pejabat negara maupun politisi, yang mencoba menghalangi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan penahanan Hasto, KPK berharap dapat memberikan contoh yang jelas bahwa hukum tidak mengenal batasan atau perlakuan istimewa bagi siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi.
